2EB20_K3

Nama: Monalisa Oktavia

Kelas: 2eb20

NPM: 24210516

Angka Pengangguran Akademik Lebih dari 2 juta

Tantangan terbesar mahasiswa saat ini dan ke depan adalah menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin tinggi. Di sisi lain, mahasiswa dihadapkan pada sebuah dilema bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai dunia kerja.

Demikian dikatakan Konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) Daya Dimensi Indonesia, Aditia Sudarto, dalam diskusi bersama media bertema "Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja dengan Pendidikan Berfokus Karir" yang digelar oleh INTI Indonesia di Jakarta, Kamis (18/2/2010).

Pada akhirnya, tantangan dan dilema tersebut menurutnya juga menjadi tantangan bagi dinamika pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia.

"Mereka memang belum memiliki pengalaman kerja. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan pun mereka tetap membutuhkan pengalaman-pengalaman itu. Di sinilah tantangan perguruan tinggi, yaitu bagaimanapun juga, mereka harus bisa mencetak lulusan yang siap kerja," ujar Aditia.

Mengutip data survei tenaga kerja nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Aditia mengkhawatirkan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Data tersebut mengungkapkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta orang atau sekitar 22,2 persen adalah pengangguran.

Lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat pengangguran terbuka itu menurutnya didominasi oleh lulusan diploma dan universitas dengan kisaran angka di atas 2 juta orang. Merekalah yang kerap disebut dengan "pengangguran akademik".

Penyelesaian Menurut Saya…

Untuk meningkatkan produktivitas perlu diupayakan peningkatan kompetensinya melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. Timbulnya masalah baru di bidang ketenagakerjaan di era global sangat mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan strategi pembinaan ketenagakerjaan menyangkut upaya peningkatan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, yang sudah disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada serta dalam rangka mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terburuk yang terjadi.

Alternatif penyelesaian masalah pengangguran diatas selain pelatihan keterampilan di BLK adalah dengan memberikan ruang gerak yang lebih kepada sektor non-publik untuk ikut berpartisipasi aktif dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara proporsional, dengan memberikan program padat karya.

http://id.shvoong.com/business-management/entrepreneurship/1974400-sumbang-saran-mengatasi-pengangguran-di/#ixzz1pkrq1uzW

http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/18/16344910/Angka.Pengangguran.Akademik.Lebih.dari.Dua.Juta.

2EB20_K2

Nama: Monalisa Oktavia

Kelas: 2eb20

NPM : 24210516

KORUPSI MASALAH UTAMA DALAM BERBISNIS DI INDONESIA

Sebagian besar pekerja ternyata berpandangan negatif terhadap peran pemerintah dalam mengurangi korupsi. Mereka menilai pemerintah kurang memiliki komitmen dalam menangani korupsi. Demikian salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia yang dikeluarkan pada Januari 2012 . "Menurut data sekunder, ada sejumlah peningkatan dari dekade lalu, tetapi tata kelola pemerintahan Indonesia tetap buruk," ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja ILO Jenewa Mohammed Mwamadzingo, di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Ia menyebutkan, sejumlah skandal telah menunjukkan masih kuatnya korupsi di Indonesia, seperti di kepolisian. Banyak kasus korupsi yang masih belum terungkap. Kondisi ini lantas membuat 85,1 persen responden melihat pemerintah kurang punya komitmen dalam memberantas korupsi. Tidak itu saja, 69 persen responden percaya korupsi punya pengaruh besar dalam menghambat pengoperasian perusahaan.

Padahal, menurut ILO, tata kelola yang baik adalah tingkat ketika masyarakat bisnis punya kepercayaan terhadap peraturan publik, termasuk penegakan kontrak dan hak-hak kepemilikan, yang memengaruhi kesiapan pengusaha untuk melakukan investasi jangka panjang.

Kesimpulan ILO, kondisi tata kelola pemerintahan yang masih buruk akan berdampak negatif pada kewirausahaan serta menahan pertumbuhan sektor swasta dan pengambangunan. Untuk diketahui saja, laporan ILO ini berisi penilaian tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia, yang didasari pada metodologi komprehensif dan fleksibel. Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan 17 persyaratan yang digolongkan dalam elemen politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

PENYELESAIANNYA MENURUT SAYA…

Penanggulangan kasus-kasus korupsi tidaklah mudah untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak aparat penegak hukum seperti POLRI dan Kejaksaan, yang tentunya dilandasi dengan kesadaran hukum disetiap warga negara, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat negara. Namun dalam prakteknya sendiri para penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan tujuan yang ingin di capai,tetapi hanya bertujuan untuk kepentingan sesuatu.

Dengan adanya perbaikan mekanisme demokrasi, pendewasaan parpol dan peningkatan tekanan dari pers sehingga efektif mendorong kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu sangat perlu pembenahan sikap individu karena kita tahu bahwa korupsi itu penyebabnya adalah dari individunya sendiri.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi:

1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.

2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi. Penambahan/rekruitmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/09/11081355/Korupsi.Masalah.Utama.dalam.Berbisnis.di.Indonesia

2EB20_K1

Nama: Monalisa Oktavia

Kelas: 2eb20

NPM : 24210516

SUSAHNYA MEMBERANTAS KEMISKINAN DI INDONESIA

Nuansa kegusaran terasa benar di ruang seminar ”Korupsi yang Memiskinkan” yang diselenggarakan harian ”Kompas”, akhir Februari lalu. Banyak yang tak habis pikir, bagaimana bisa, setelah 65 tahun merdeka dan beberapa dekade membangun, republik ini tak kunjung juga terbebas dari problem kemiskinan struktural yang kronis.

Padahal, kita dianugerahi sumber daya alam melimpah. Kue pembangunan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) juga sudah menggelembung, kini masuk 20 terbesar dunia. Demikian pula volume APBN dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dari waktu ke waktu terus meningkat. Volume utang untuk pembiayaan pembangunan juga meningkat tajam. Tetapi, jumlah orang miskin sulit sekali turun.

Sebelum krisis, volume APBN kita di bawah Rp 100 triliun dan PDB Rp 877 triliun. Saat itu kasus kemiskinan 22 juta orang. Kini APBN Rp 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp 7.000 triliun, tetapi kasus kemiskinan justru meningkat menjadi 31 juta lebih orang.

Angka kemiskinan 2010 menurut BPS adalah 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Namun, angka ini hanya menghitung mereka yang masuk kategori miskin absolut diukur dari pendapatan, itu pun pada standar yang paling minim. Angka ini belum mengungkap wajah kemiskinan Indonesia yang sebenarnya, dari berbagai dimensi. Angka tersebut juga belum memasukkan mereka yang tergolong tidak miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, yang angkanya bahkan jauh lebih besar dari yang miskin absolut.

Jika menggunakan standar garis kemiskinan yang berlaku internasional, yakni pendapatan 2 dollar AS per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Artinya, Indonesia adalah rumah sebagian besar penduduk miskin Asia Tenggara.

Kemiskinan bisa kita lihat sehari-hari di depan mata kita dalam bentuk kian luasnya daerah miskin dalam peta kemiskinan, masih banyaknya daerah tertinggal, memburuknya angka kematian ibu dan bayi, masih tingginya kasus kurang gizi dan busung lapar, tingginya angka anak putus sekolah, masih sangat besarnya jumlah mereka yang dianggap layak menerima raskin dan Jamkesmas yang 70 juta lebih orang.

Selain itu, juga dari tingginya proporsi pekerja informal yang sekitar 70 persen dari total pekerja, tingginya proporsi penduduk tanpa akses ke hak-hak dasar, dominannya angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, tingginya angka bunuh diri dan kriminalitas berlatar kesulitan ekonomi, meluasnya permukiman kumuh perkotaan, dan masih banyak lagi.

PENYELESAIANNYA MENURUT SAYA…

Sebagai seorang warga negara Indonesia dan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia ikut turun tangan untuk menangani kemiskinan di sekitar kita dan mau bekerja sama untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Selain itu Pemerintah juga harus lebih berkonsentrasi kepada aspek riil mengenai kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya berfokus pada masalah politik dan perebutan kekuasaan demi kepentingan sebagian golongan. Agar negara kita bisa berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera.

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/10/05134437/