Nama : Monalisa Oktavia
Kelas : 2EB20
NPM : 24210516
KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Upaya untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya baru tampak nyata, manakala srtategi pembangunan secara eksplisit diubah denganmenempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan.
S Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan,sandang, dan perumahan
S Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
S Pemerataan pembagian pendapatan
S Pemerataan kesempatan kerja
S Pemerataan kesempatan berusaha
S Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagigenerasi muda dan kaum wanita
S Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air
S Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Dalam kaitan khusus dengan pemerataan pembagian pendapatan (jalur ketiga), kita dapat memilah tinjauan permasalahan dari tiga segi yaitu :
S Pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat
S Pembagian pendapatan antardaerah, dalam hal ini antara wilayah perkotaandan wilayah pedesaan
S Pembagian pendapatan antarwilayah, dalam hal ini antar propinsi dan antar kawasan (barat, tengah, timur)
Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakatdapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka Rasio Gini.
Koefisien Gini itu sendiri perlu dicatat, bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapisan.
Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan.
Porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh lapisan 40% penduduk berpendapatan terendah, lebih besar
Dalam perbandingan internasional, distribusi pendapatannasional Indonesia tidak lebih buruk bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia. Di Indonesia pembagian pendapatan relatif lebih merata di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lain,maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah.Ketimpangan pembangunan di Indonesia berlangsung dan berwujud dalamberbagai bentuk, aspek, atau dimensi.
Tidak saja berupa ketimpangan hasil, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan.
Tidak pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antardaerah,yakni antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. Upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpanganyang terjadi, menurut penilaian beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal Pelita III.
Tidak pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antardaerah,yakni antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. Upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpanganyang terjadi, menurut penilaian beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal Pelita III.
Persentase penduduk yang yang hidup di bawah garis kemiskinan digunakan sebagai salah satu alat ukur tingkat ketimpangan ekonomi antardaerah.
Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama adalah karena ketidaksetaraananugerah awal di antara pelaku-pelaku ekonomi.Sedangkan faktor kedua adalah strategi pembangunan dalam era PJP I lebih bertumpupada aspek pertumbuhan
Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama adalah karena ketidaksetaraananugerah awal di antara pelaku-pelaku ekonomi.Sedangkan faktor kedua adalah strategi pembangunan dalam era PJP I lebih bertumpupada aspek pertumbuhan
http://www.scribd.com/doc/44539630/Distribusi-an-Dan-Kemiskinan-2