DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISIKINAN DI INDONESIA

Nama         :  Monalisa Oktavia

Kelas           :  2EB20

NPM           :  24210516

KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Upaya untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya baru tampak nyata, manakala srtategi pembangunan secara eksplisit diubah denganmenempatkan pemerataan sebagai aspek pertama dalam trilogi pembangunan.

Semenjak itu dikenal kebijaksanaan delapan jalur pemerataan, meliputi:

S  Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan,sandang, dan perumahan

S  Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

S  Pemerataan pembagian pendapatan

S  Pemerataan kesempatan kerja

S  Pemerataan kesempatan berusaha

S  Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagigenerasi muda dan kaum wanita

S  Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air

S  Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam kaitan khusus dengan pemerataan pembagian pendapatan (jalur ketiga), kita dapat memilah tinjauan permasalahan dari tiga segi yaitu:

S  Pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat

S  Pembagian pendapatan antardaerah, dalam hal ini antara wilayah perkotaandan wilayah pedesaan

S  Pembagian  pendapatan  antarwilayah,  dalam  hal  ini  antar propinsi dan antar kawasan (barat, tengah, timur)

KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN NASIONAL

Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakatdapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka Rasio Gini.

Koefisien Gini itu  sendiri  perlu  dicatat,  bukanlah  merupakan  indikator  paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapisan.

Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan.

Angka-angka koefisien Gini dihitung berdasarkan pendekatanpengeluaran.Dalam perbandingan internasional, distribusi pendapatan nasional Indonesia tidak  lebih  buruk  bila  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  tetangga  di  Asia.Dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina, Malaysia, Filipina dan Thailand, distribusi pendapatan nasional Indonesia relatif lebih merata.

Porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh lapisan 40% penduduk berpendapatan terendah, lebih besar

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.Tiga tolak ukur untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan adalah Kurva Lorenz, Indeks atau RasioGini, dan Kriteria Bank Dunia.Distribusi atau pembagian pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka Rasio Gini.

Dalam  perbandingan  internasional,  distribusi  pendapatannasional Indonesia tidak lebih buruk bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia. Di Indonesia pembagian pendapatan relatif lebih merata di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lain,maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah.Ketimpangan pembangunan di Indonesia berlangsung dan berwujud dalamberbagai bentuk, aspek, atau dimensi.

Tidak saja berupa ketimpangan hasil, misalnya dalam  hal  pendapatan  per  kapita,  tetapi  juga  ketimpangan  kegiatan  atau  proses pembangunan.
Tidak pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antardaerah,yakni antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. Upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpanganyang terjadi, menurut penilaian beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal Pelita III.

Persentase penduduk yang yang hidup di bawah garis kemiskinan digunakan sebagai salah satu alat ukur tingkat ketimpangan ekonomi antardaerah.
Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama adalah karena ketidaksetaraananugerah awal di antara pelaku-pelaku ekonomi.Sedangkan faktor kedua adalah strategi pembangunan dalam era PJP I lebih bertumpupada aspek pertumbuhan

http://www.scribd.com/doc/44539630/Distribusi-an-Dan-Kemiskinan-2