Sabtu, 07 April 2012

2EB20_K5

Nama : Monalisa Oktavia
Kelas  : 2 EB 20
NPM  : 24210516

Masalah Inflasi Indonesia Terhadap Kenaikan Harga BBM
Bahan bakar minyak atau yang lebih kita kenal dengan nama “BBM” merupakan suatu komoditas yang sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian.
Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini bangsa kita sedang mengalami masalah naiknya harga bahan bakar minyak. Ini dikarenakan permintaan masyarakat akan BBM yang membubung tinggi sementara penyediaan barang mengalami kekurangan yang membuat harga barang tersebut menjadi naik dan timbulnya inflasi.
Kenaikan harga BBM memperberat beban hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para pengusaha, karena kenaikan bbm menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga akan menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan.
Naiknya harga BBM di indonesia diawali oleh naiknya harga minyak dunia. yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masayarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi minyak menjadi lebih tinggi. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM.
Faktor utama yang mempengaruhi naiknya harga minyak dunia yaitu :
©      Permintaan atau konsumsi minyak dunia lebih banyak dari pada produksinya.
©      Negara produsen minyak mengurangi kuota produksinya karena berbagai alasan.
©      cadangan minyaknya menipis atau tidak punya nilai ekonomis lagi, sementara pencarian sumber-sumber minyak baru lebih sedikit.
Akibat dari kenaikan harga BBM antara lain adalah :
©      Inflasi meningkat ( ditandai dengan kenaikan harga harga kebutuhan pokok )
©      Ongkos angkutan umum yang dapat naik
©      Banyak uang menganggur
©      Biaya hidup makin berat

Penyelesaiannya menurut saya adalah…
Pemerintah Indonesia harus segera mengambil suatu tindakan yang bijak, lebih memperhatikan masyarakat dan harus melindungi masyarakat dari inflasi. Karena inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga sangat menyengsarakan masyarakat miskin. Dengan terus menaiknya inflasi kesejahteraan masyarakat Indonesia pun kian berkurang.
Namun tidak hanya pemerintah yang berusaha untuk mengatasi masalah inflasi ini tapi masyarakat juga harus mendukung pemerintah dengan ikut serta dalam penghematan pemakaian bahan bakar minyak dengan melakukan efisiensi energi pada sektor transportasi.


Senin, 02 April 2012

2EB20_K4

Nama : Monalisa Oktavia
Kelas : 2EB20
NPM : 24210516

TOLAK KENAIKAN BBM, RIBUAN BURUH AKAN DATANGI DPR
Kelompok buruh memastikan akan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM pada hari Jumat (30/03) di depan gedung DPR..
Sebelumnya kelompok buruh mengatakan mereka akan melakukan unjuk rasa penolakan harga BBM pada hari Kamis (29/03) namun karena rapat paripurna yang membahas kenaikan BBM berlangsung pada hari Jumat mereka memundurkan rencana aksinya.
"Kami baru terima informasi soal paripurna DPR siang ini jadi kami langsung mengubah rencana dan melakukan konsolidasi lagi lewat berbagai cara," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal kepada wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.
"Aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR, buruh ingin mendesak pribadi-pribadi anggota DPR agar mereka menggunakan hati nurani menolak rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM."
Iqbal mengatakan akan ada sekitar lima ribu buruh dari wilayah Jabodetabek dengan latar belakang berbagai organisasi buruh.
Dia mengatakan selain kelompok buruh akan ada kelompok dari mahasiswa yang bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan DPR.
"Kami sudah mendapat informasi bahwa kawan-kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan bergabung dalam aksi unjuk rasa nanti," jelas Iqbal.

Polisi berjaga..
Polisi sejauh ini telah menyiapkan 22 ribu anggotanya dan dibantu sekitar 8 ribu anggota TNI untuk mengamankan wilayah Jakarta.
Kepolisian Daerah Jakarta mengatakan seluruh anggotanya disiapkan untuk menjaga Jakarta hingga 5 April mendatang.
Rencana ini cukup beralasan karena aksi pada jari Jumat besok kemungkinan akan berlanjut hingga 1 April mendatang.
Said Iqbal mengatakan rencana untuk menutup menutup akses jalan dan bandara masih terbuka hingga tanggal tersebut.
"Kita akan pertimbangkan itu(penutupan tol dan bandar udara) ketika pemerintah tetap mengumumkan kenaikan pada 1 April mendatang."
Sejumlah buruh dalam beberapa aksinya mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika BBM tetap dinaikan karena upah mereka tidak otomatis dinaikkan.
Sebelumnya pimpinan DPR mengatakan paripurna soal APBNP 2012 termasuk menyangkut kenaikan harga BBM akan diputuskan pada hari Jumat.
Senin malam mengatakan muncul kesepahaman untuk menggulirkan postur APBN Perubahan 2012, dengan asumsi subsidi sebesar Rp225 triliun.
Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati besaran alokasi dana kompensasi kenaikan harga minyak untuk rakyat miskin yang mencapai Rp25,6 triliun.
Namun pasal 7 ayat 6 UU APBN 2011 masih menjadi penghalang dinaikkannya harga BBM karena berisi perintah agar harga eceran BBM tak diubah.
Pasal ini pula yang kemungkinan besar akan menjadi bahan pemungutan suara dalam sidang paripurna nanti.
Opsi voting tak terelakkan karena sejumlah partai minoritas, termasuk PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura, bertekad terus menentang keputusan kenaikan harga BBM.

Penyelesaiannya menurut saya…
Menurut saya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat rakyat INDONESIA. Keputusan pemerintah untuk menaikan dan membatasi bahan bakar minyak (bbm) ada baik dan buruk nya. Di satu sisi pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut karena ingin mengurangin beban pengeluaran negara atas pembelian minyak mentah yang di katan harga minyak mentah sekarang ini sudah naik. Namun , buruk nya dari dua kebijakan tersebut yang membatasi dan menaikan harga bbm itu sangat lah di tentang banyak masyarakat hampir semua golongan menentang kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bbm dan membatasi bbm bersubsidi.
Solusi atau jalan keluar menurut saya, lebih baik pemerintah membatalkan kebijakan untuk menaikan harga bbm. Tetapi tetap menjalankan kebijakan pembatasan penggunaan bbm. Seperti pemerintah memberlakuan mobil – mobil pribadi hanya boleh membeli maximal 20 liter bbm bersubsidi dalam sehari. Atau mewajibkan mobil – mobil pribadi menggunakan bbm non subsidi ( pertamax dan pertamax + ) agar bbm bersubsidi dapat di gunakan oleh orang yang tepat ( kalangan menengah kebawah ) Kendaraan umum dan kendaraan roda dua ( sepeda motor ) lah yang yang mungkin pantas menggunakan bbm bersubsidi. Karena penggunaan kendaraan umum dan sepeda motor itu rata – rata penggunanya adalah semua golongan. Baik mengengah ke atas maupun menengah ke bawah.
          Pemerintah harusnya memberi kebijakan yang lebih adil dan seharusnya bisa membantu dan memikirkan kepintingan rakyat banyak. Dengan keadaan yang sudah ada kondisi bbm bersubsidi seharga 4500/liter saja masih banyak warga yang kesulitan memperolehnya. Bagai mana jika di naikan menjadi 6000/liter ? bukan nya membantu, maka akan sebalik nya akan banyak rakyat yang tersiksa atas kebijakan pemerintah tersebut. Sebaiknya pemerintahan membuat kebijakan negara yang dapat membantu rakyat banyak juga.

Rabu, 21 Maret 2012

2EB20_K3


Nama: Monalisa Oktavia
Kelas: 2eb20
NPM: 24210516

Angka Pengangguran Akademik Lebih dari 2 juta

Tantangan terbesar mahasiswa saat ini dan ke depan adalah menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin tinggi. Di sisi lain, mahasiswa dihadapkan pada sebuah dilema bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai dunia kerja.
Demikian dikatakan Konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) Daya Dimensi Indonesia, Aditia Sudarto, dalam diskusi bersama media bertema "Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja dengan Pendidikan Berfokus Karir" yang digelar oleh INTI Indonesia di Jakarta, Kamis (18/2/2010).
Pada akhirnya, tantangan dan dilema tersebut menurutnya juga menjadi tantangan bagi dinamika pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia.
"Mereka memang belum memiliki pengalaman kerja. Namun, untuk mendapatkan pekerjaan pun mereka tetap membutuhkan pengalaman-pengalaman itu. Di sinilah tantangan perguruan tinggi, yaitu bagaimanapun juga, mereka harus bisa mencetak lulusan yang siap kerja," ujar Aditia.
Mengutip data survei tenaga kerja nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Aditia mengkhawatirkan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Data tersebut mengungkapkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja, sebanyak 4,1 juta orang atau sekitar 22,2 persen adalah pengangguran.
Lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat pengangguran terbuka itu menurutnya didominasi oleh lulusan diploma dan universitas dengan kisaran angka di atas 2 juta orang. Merekalah yang kerap disebut dengan "pengangguran akademik".

Penyelesaian Menurut Saya…
Untuk meningkatkan produktivitas perlu diupayakan peningkatan kompetensinya melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. Timbulnya masalah baru di bidang ketenagakerjaan di era global sangat mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan strategi pembinaan ketenagakerjaan menyangkut upaya peningkatan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, yang sudah disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada serta dalam rangka mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terburuk yang terjadi.
Alternatif penyelesaian masalah pengangguran diatas selain pelatihan keterampilan di BLK adalah dengan memberikan ruang gerak yang lebih kepada sektor non-publik untuk ikut berpartisipasi aktif dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara proporsional, dengan memberikan program padat karya.

Senin, 19 Maret 2012

2EB20_K2

Nama: Monalisa Oktavia
Kelas: 2eb20
NPM : 24210516


KORUPSI MASALAH UTAMA DALAM BERBISNIS DI INDONESIA

Sebagian besar pekerja ternyata berpandangan negatif terhadap peran pemerintah dalam mengurangi korupsi. Mereka menilai pemerintah kurang memiliki komitmen dalam menangani korupsi. Demikian salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia yang dikeluarkan pada Januari 2012 . "Menurut data sekunder, ada sejumlah peningkatan dari dekade lalu, tetapi tata kelola pemerintahan Indonesia tetap buruk," ujar Spesialis Senior untuk Program Aktivitas Pekerja ILO Jenewa Mohammed Mwamadzingo, di Jakarta, Kamis (9/2/2012).
Ia menyebutkan, sejumlah skandal telah menunjukkan masih kuatnya korupsi di Indonesia, seperti di kepolisian. Banyak kasus korupsi yang masih belum terungkap. Kondisi ini lantas membuat 85,1 persen responden melihat pemerintah kurang punya komitmen dalam memberantas korupsi. Tidak itu saja, 69 persen responden percaya korupsi punya pengaruh besar dalam menghambat pengoperasian perusahaan.
Padahal, menurut ILO, tata kelola yang baik adalah tingkat ketika masyarakat bisnis punya kepercayaan terhadap peraturan publik, termasuk penegakan kontrak dan hak-hak kepemilikan, yang memengaruhi kesiapan pengusaha untuk melakukan investasi jangka panjang.
Kesimpulan ILO, kondisi tata kelola pemerintahan yang masih buruk akan berdampak negatif pada kewirausahaan serta menahan pertumbuhan sektor swasta dan pengambangunan. Untuk diketahui saja, laporan ILO ini berisi penilaian tentang lingkungan yang kondusif untuk perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia, yang didasari pada metodologi komprehensif dan fleksibel. Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan 17 persyaratan yang digolongkan dalam elemen politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

PENYELESAIANNYA MENURUT SAYA…

Penanggulangan kasus-kasus korupsi tidaklah mudah untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak aparat penegak hukum seperti POLRI dan Kejaksaan, yang tentunya dilandasi dengan kesadaran hukum disetiap warga negara, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat negara. Namun dalam prakteknya sendiri para penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan tujuan yang ingin di capai,tetapi hanya bertujuan untuk kepentingan sesuatu.
Dengan adanya perbaikan mekanisme demokrasi, pendewasaan parpol dan peningkatan tekanan dari pers sehingga efektif mendorong kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu sangat perlu pembenahan sikap individu karena kita tahu bahwa korupsi itu penyebabnya adalah dari individunya sendiri.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi:
1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.
2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi. Penambahan/rekruitmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2EB20_K1

Nama: Monalisa Oktavia
Kelas: 2eb20
NPM : 24210516


SUSAHNYA MEMBERANTAS KEMISKINAN DI INDONESIA

Nuansa kegusaran terasa benar di ruang seminar ”Korupsi yang Memiskinkan” yang diselenggarakan harian ”Kompas”, akhir Februari lalu. Banyak yang tak habis pikir, bagaimana bisa, setelah 65 tahun merdeka dan beberapa dekade membangun, republik ini tak kunjung juga terbebas dari problem kemiskinan struktural yang kronis.
Padahal, kita dianugerahi sumber daya alam melimpah. Kue pembangunan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) juga sudah menggelembung, kini masuk 20 terbesar dunia. Demikian pula volume APBN dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dari waktu ke waktu terus meningkat. Volume utang untuk pembiayaan pembangunan juga meningkat tajam. Tetapi, jumlah orang miskin sulit sekali turun.
Sebelum krisis, volume APBN kita di bawah Rp 100 triliun dan PDB Rp 877 triliun. Saat itu kasus kemiskinan 22 juta orang. Kini APBN Rp 1.200 triliun dan PDB mendekati Rp 7.000 triliun, tetapi kasus kemiskinan justru meningkat menjadi 31 juta lebih orang.
Angka kemiskinan 2010 menurut BPS adalah 31,2 juta jiwa atau 13,33 persen. Namun, angka ini hanya menghitung mereka yang masuk kategori miskin absolut diukur dari pendapatan, itu pun pada standar yang paling minim. Angka ini belum mengungkap wajah kemiskinan Indonesia yang sebenarnya, dari berbagai dimensi. Angka tersebut juga belum memasukkan mereka yang tergolong tidak miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, yang angkanya bahkan jauh lebih besar dari yang miskin absolut.
Jika menggunakan standar garis kemiskinan yang berlaku internasional, yakni pendapatan 2 dollar AS per hari, jumlah penduduk miskin masih 42 persen atau hampir 100 juta lebih. Ini hampir sama dengan total penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Artinya, Indonesia adalah rumah sebagian besar penduduk miskin Asia Tenggara.
Kemiskinan bisa kita lihat sehari-hari di depan mata kita dalam bentuk kian luasnya daerah miskin dalam peta kemiskinan, masih banyaknya daerah tertinggal, memburuknya angka kematian ibu dan bayi, masih tingginya kasus kurang gizi dan busung lapar, tingginya angka anak putus sekolah, masih sangat besarnya jumlah mereka yang dianggap layak menerima raskin dan Jamkesmas yang 70 juta lebih orang.
Selain itu, juga dari tingginya proporsi pekerja informal yang sekitar 70 persen dari total pekerja, tingginya proporsi penduduk tanpa akses ke hak-hak dasar, dominannya angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, tingginya angka bunuh diri dan kriminalitas berlatar kesulitan ekonomi, meluasnya permukiman kumuh perkotaan, dan masih banyak lagi.


PENYELESAIANNYA MENURUT SAYA…

Sebagai seorang warga negara Indonesia dan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia ikut turun tangan untuk menangani kemiskinan di sekitar kita dan mau bekerja sama untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunnya.
Selain itu Pemerintah juga harus lebih berkonsentrasi kepada aspek riil mengenai kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya berfokus pada masalah politik dan perebutan kekuasaan demi kepentingan sebagian golongan. Agar negara kita bisa berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera.

Rabu, 11 Januari 2012

TUGAS SOFTSKILL 4


Nama         :  Monalisa Oktavia
Kelas          :  2EB20
NPM          :  24210516

Peranan Koperasi dalam Pembangunan Nasional Dari Berbagai Bidang
Pada masa sekarang secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang.
Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:
  1. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
  2. penyedia lapangan kerja yang terbesar,
  3. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
  4. pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
  5. sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.
Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :
  1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  • Peranan Koperasi dalam Pembangunan Nasional Dari Berbagai Bidang
Manfaat Koperasi Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.
  • Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi
Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi.
  1. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
  2. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
  3. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
  4. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
  5. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.
Manfaat Koperasi di Bidang Sosial Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini.
  1. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.
  2. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
  3. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan
Sumber: http://vianchoco.blogspot.com/2012/01/peranan-koperasi-dalam-pembangunan.html

Selasa, 15 November 2011

TUGAS SOFTSKILL 3

Nama         :  Monalisa Oktavia
Kelas          :  2EB20
NPM          :  24210516



1.. BENTUK KOPERASI

S  Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

S  Koperasi Primer adalah Koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

S  Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang beranggotakan badan-badan hokum koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum.

S  Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan kata pendirian yang memuat anggaran dasar.

S  Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

S  Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

S  Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan hukum yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.


2.. PERMODALAN KOPERASI

Modal merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi.Modal terdiri dari modal jangka panjang & modal jangka pendek.
Sumber-sumber Modal Koperasi

S  Sumber Modal Koperasi (UU No.12/1967)
                        Simpanan Pokok
                        Simpanan Wajib
                        Simpanan Sukarela
                        Modal sendiri
S  Sumber Modal Koperasi (UU No.25/1992)
                        Modal Sendiri (equity capital)
                        Modal pinjaman ( debt capital)

Modal sendiri (equity capital):
- simpanan pokok
- simpanan wajib
- dana cadangan
- donasi / hibah

Modal pinjaman (debt capital) :
- anggota
- koperasi lainnya
- bank atau lembaga keuangan lainnya
- penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya

Modal koperasi yang utama adalah dari anggota karena :
- alasan kepemilikan
- alasan ekonomi
- alasan resiko

Yang dapat melakukan pengawasan terhadap pemodalan koperasi adalah:
- anggota
- pengurus
- pemerintah


3.. DISTRIBUSI CADANGAN KOPERASI

Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang
diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal
sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa
25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk cadangan.

Menurut UU No. 25/1992, SHU yang diusahakan oleh anggota dan yang diusahakan
oleh bukan anggota, ditentukan 30 % dari SHU tersebut disisihkan untuk Cadangan.

Distribusi Cadangan Koperasi antara lain dipergunakan untuk:
S  Memenuhi kewajiban tertentu
S  Meningkatkan jumlah operating capital koperasi
S  Sebagai jaminan untuk kemungkinan – kemungkinan rugi di kemudian hari
S  Perluasan usaha